Anjanesia.com – Di tengah percepatan transformasi digital nasional, Indonesia kini memasuki babak baru ekonomi digital yang semakin agresif dan kompetitif. Nilai ekonomi digital nasional bahkan diproyeksikan mencapai USD 340 miliar pada 2030, didorong oleh masifnya adopsi teknologi seperti artificial intelligence (AI), cloud, Internet of Things (IoT), fintech, hingga sistem digital lintas industri. Namun, di balik optimisme tersebut, ancaman siber juga berkembang dengan skala dan kompleksitas yang semakin mengkhawatirkan.
Sebagai mitra transformasi digital enterprise di berbagai sektor industri Indonesia, Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) melalui Indosat Business melihat secara langsung bagaimana akselerasi digitalisasi turut memperbesar tantangan keamanan siber yang dihadapi perusahaan. Kebutuhan dunia usaha saat ini tidak lagi hanya terbatas pada konektivitas dan adopsi teknologi, tetapi juga kemampuan membangun ketahanan siber yang adaptif, terintegrasi, dan mampu menghadapi ancaman modern yang terus berevolusi.
Fenomena Resilience Gap di Tengah Ekonomi Digital Indonesia
Berangkat dari kondisi tersebut, Indosat Business meluncurkan whitepaper bertajuk “A Business-Centric Framework for Enterprise Cyber-Resilience” bersama pakar cybersecurity, Dr. Ir. Charles Lim, M.Sc., B.Sc., CSAP, Security+, CySA+, ECDE, CND, CCSE, CTIA, CHFI, EDRP, ECSA, ECSP, ECIH, CEH, CEI. Whitepaper ini menyoroti fenomena “resilience gap”, yakni kondisi ketika laju transformasi digital berkembang jauh lebih cepat dibanding kesiapan organisasi dalam membangun ketahanan siber.
Muhammad Buldansyah, Director & Chief Business Officer Indosat Ooredoo Hutchison, menegaskan bahwa penguatan ketahanan siber kini menjadi kebutuhan mendesak bagi dunia usaha di era digital.
“Indonesia sedang memasuki fase baru ekonomi digital, namun pertumbuhan digital juga harus diiringi dengan ketahanan siber yang memadai. Hari ini, cyber resilience bukan lagi isu teknologi semata, tetapi fondasi kepercayaan dan keberlangsungan bisnis,” ujar Muhammad Buldansyah.
Ia menambahkan, kebutuhan perusahaan terhadap pendekatan keamanan siber yang lebih strategis dan adaptif semakin meningkat seiring kompleksitas ancaman digital yang terus berkembang.
“Sebagai perusahaan yang mendampingi transformasi digital enterprise di berbagai sektor, kami melihat kebutuhan akan pendekatan keamanan siber yang lebih strategis dan adaptif semakin mendesak. Karena itu, kami bekerja sama dengan Dr. Charles Lim yang memiliki pengalaman panjang dan pemahaman mendalam di bidang cybersecurity untuk menghadirkan perspektif yang lebih komprehensif mengenai tantangan dan kesiapan cyber resilience di Indonesia,” lanjutnya.
Ancaman siber sendiri kini tidak lagi bersifat konvensional. Perkembangan AI justru memunculkan bentuk ancaman baru yang semakin sulit dideteksi. Dalam whitepaper tersebut, tercatat adanya peningkatan AI-related fraud hingga 1.550% di sektor fintech Indonesia, termasuk penggunaan teknologi deepfake dan AI voice impersonation untuk melakukan penipuan berbasis identitas.
Dr. Ir. Charles Lim, Deputy Head of Master IT Program Swiss German University, menilai organisasi harus segera mengubah pendekatan keamanan siber mereka agar lebih proaktif dan berkelanjutan.
“Ancaman siber berkembang jauh lebih cepat dan semakin sulit dideteksi, terutama dengan munculnya AI-enabled fraud dan deepfake. Organisasi perlu beralih dari pendekatan yang reaktif menuju cyber resilience yang lebih adaptif dan berkelanjutan,” jelas Charles Lim.
Besarnya eksposur risiko siber tersebut turut berdampak pada tingkat kesiapan enterprise di Indonesia. Berdasarkan Cisco Cybersecurity Readiness Index 2025, hanya 11% organisasi di Indonesia yang dinilai siap menghadapi ancaman keamanan siber modern. Sementara itu, rata-rata kerugian akibat kebocoran data di Indonesia diperkirakan dapat mencapai sekitar Rp15 miliar.
Di sisi lain, implementasi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) juga semakin mendorong organisasi untuk memperkuat kemampuan monitoring dan respons keamanan siber secara real-time, termasuk memenuhi kewajiban pelaporan insiden dalam waktu maksimal 72 jam.
Whitepaper ini turut membahas berbagai pendekatan strategis untuk memperkuat cyber resilience perusahaan, mulai dari penerapan Zero Trust Architecture hingga pembangunan Human Firewall sebagai lapisan pertahanan berbasis sumber daya manusia. Tidak hanya itu, dokumen tersebut juga mengulas tantangan ketahanan siber di berbagai sektor strategis Indonesia, seperti sektor finansial, manufaktur, pemerintahan, dan pendidikan, yang kini menghadapi eksposur risiko siber semakin tinggi seiring percepatan digitalisasi nasional.
Melalui peluncuran whitepaper ini, Indosat Business ingin mendorong perusahaan di Indonesia untuk memandang ketahanan siber bukan sekadar aspek teknis, melainkan bagian integral dari strategi transformasi digital dan daya saing bisnis jangka panjang.
Sebagai mitra transformasi digital enterprise, Indosat Business menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat peran dalam membantu perusahaan membangun fondasi digital yang lebih aman, adaptif, dan terpercaya di tengah perkembangan AI dan ekonomi digital yang semakin dinamis. (Anj)